Sunday, September 18, 2016

BBPOM Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal


Medan, (Analisa). Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan memusnahkan produk obat dan makanan ilegal senilai Rp 1,727 miliar lebih di halaman kantor ini, Jumat (9/9). Jumlah produk yang dimusnahkan terdiri atas 1.699 jenis atau sebanyak 130.222 kemasan. Produk yang dimusnahkan itu hasil pengawasan selama 2015.

“BBPOM mengimbau kepada ma­sya­rakat untuk tidak meng­onsumsi obat dan makanan yang tidak meme­nuhi persyaratan, tanpa izin edar, atau palsu. Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan, segera melapor ke kami,” ungkap Kepala BBPOM Me­dan, Ali Bata Harahap, kepada warta­wan usai pemusnahan.

Diakuinya, BBPOM sebelumnya  melakukan pengawasan secara kompre­hensif, meliputi pengawasan prapasar dan pascapasar.

Adapun produk-produk yang dimus­nahkan meliputi 173 jenis obat atau sebanyak 6.124 kemasan, 109 jenis obat tradisional (31.036 kemasan), 234 jenis kosmetik (25.266 kemasan), dan 60 jenis pangan (12.813 kemasan).

“Semua obat dan makanan ilegal yang dimusnahkan ini didapat dari hasil pengawasan terhadap 39 sarana. Dilihat dari nilai produk yang dimusnahkan, seluruhnya berjumlah Rp 1.727.138. 000,” jelasnya.

Selama periode tersebut, lanjutnya, BBPOM Medan telah me­nangani 19 kasus yang ditindaklanjuti secara hukum. Hasilnya, seluruh kasus dinya­takan sudah lengkap (P21). Rinciannya, sebanyak 17 kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, 1 kasus akan diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU), dan 1 kasus lainnya ter­sangkanya melarikan diri.

Ali Bata melanjutkan, untuk tahun ini, BBPOM Medan telah menangani sebanyak 13 kasus. Sebanyak 5 kasus su­dah dilim­pahkan ke pengadilan, 1 kasus dinyatakan lengkap (P21), 1 kasus masih tahap I, dan 6 kasus dalam proses penyidikan.

Ditambahkannya, total nilai eko­nomi produk obat dan makanan ilegal yang disita pada 2015 senilai Rp3,302 miliar lebih. Sementara, pada 2016, BBPOM Medan telah melakukan pe­ngawasan yang nilai ekonominya sebesar Rp7,147 miliar lebih.

“Ke depan, kami terus berkomitmen melakukan pengawasan ter­hadap pere­daran obat dan makanan secara berke­sinam­bungan dan berkoordinasi lebih intensif dengan sektor terkait,” tandasnya.

Harus diperkuat

Sementara, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Par­lindungan Purba, yang turut memus­nahkan produk ilegal tersebut  menilai, keberadaan BBPOM dalam mening­katkan pengawasan harus diperkuat dengan cara menerbitkan undang-undang. Selama ini, BBPOM tidak bisa melakukan penegakan hukum secara sendiri.

“Selama ini antara kepolisian, kejak­saan dan BPOM sifatnya masih koor­dinatif.  Dengan adanya UU pengawasan obat dan makanan, BPOM, Kepolisian dan Kejaksaan akan satu pemahaman terhadap pelanggaran pada bidang obat dan makanan,” tegasnya.

Diakuinya, kerja sama BPOM, Kejaksaan dan Kepolisian sudah berja­lan baik. Namun, dengan adanya UU tersebut, tidak ada lagi kasus yang ditangani BPOM dinyatakan tidak lengkap berkasnya dan bisa mem­berikan efek jera kepada pelang­garan bidang obat dan makanan.

“Dalam UU tersebut sudah ada aturan baku dalam menangani kasus pelanggaran obat. Jadi, tidak ada lagi istilah berkas tidak lengkap dan lainnya. Inilah pentingnya menyamakan per­sepsi. Begitu juga dari segi anggaran, sumber daya manusia dan lainnya, BPOM harus kuat,” tuturnya.

Ditambahkannya, produk obat dan makanan ilegal membahayakan kese­hatan masyarakat dan generasi bangsa. Produk ilegal juga dinilai merugikan ekonomi negara dan melemahkan daya saing bangsa. “Usaha ini harus betul dilindungi karena membahayakan kesehatan masya­rakat,” pungkasnya. (mc)